BIJI KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF (Oleh: Hamsar Lubis)

Jika di Negara-negara maju, CPO (crude palm oil) diolah menjadi biodiesel, maka di berbagai daerah di Indonesia, biji sawit dijadikan sebagai bahan bakar secara langsung untuk memasak. Biji kelapa sawit dapat menggantikan peran minyak tanah, kayu bakar maupun gas sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak. Biji kelapa sawit dapat dibakar secara langsung, tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu menjadi biodiesel. Sabut kelapa sawit mengandung minyak nabati yang diolah menjadi CPO. Tempurungnya sama dengan tempurung kelapa dan bahan bakar yang baik. Dagingnya sendiri mengandung minyak inti sawit. Mulai dari kulit luar hingga daging kelapa sawit berpotensi menjadi bahan bakar. Biji kelapa sawit cukup dikeringkan sedikit agar lebih mudah menyala, tetapi jangan terlalu kering agar tidak cepat habis.

Penggunaan biji sawit sebagai bahan bakar memasak harus memakai peralatan tungku atau anglo. Tempat memasak ini terbuat dari tanah liat dan jika dipanaskan, akan memantulkan panas kembali. Mekanisme ini dapat menghasilkan panas yang optimal dan menghemat pemakaian bahan bakar. Untuk menyalakan api pertama kalinya, bahan bakar biji sawit memang perlu dipancing, misalnya dengan minyak tanah. Lebih repot sedikit daripada gas atau minyak tanah yang dapat langsung dinyalakan.

Biji sawit menghasilkan api yag berwarna biru, panas dan tidak berasap seperti kayu bakar, namun tidak sepanas api briket batu bara, yang dapat memerpendek umur teknis alat-alat memasak. Kualitas apinya mendekati api yang dihasilkan oleh gas. Oleh karena itu, biji sawit sangat layak menjadi bahan bakar pengganti minyak tanah dan gas.

Sebagai bahan bakar nabati, dampak polusi dari proses pembakaran biji kelapa sawit relatif kecil. Dampaknya terhadap ligkungan dan kesehatan jauh lebih aman ketimbang kayu bakar. Kayu bakar menghasilkan asap, mengotori dapur dan dampaknya terhadap kesehatan setara dengan dampak negative asap rokok. Asap kayu bakar dapat membahayakan paru-paru bila terhirup bertahun-tahun oleh ibu-ibu yang memasak di dapur.

Ekonomis

Untuk memasak nasi dan lauk pauk secukupnya, jumlah biji sawit yang dibutuhkan sekitar 7 sampai 10 biji. Satu kilogram biji sawit tanpa tandan berjumlah sekitar 24 sampai 27 biji. Jadi, sekali memasak dibutuhkan sekitar setengah kilogram biji sawit. Harga biji sawit dengan tandan (tandan buah segar atau TBS) sekitar Rp1.600 sampai Rp1.700 per kilogram di pabrik kelapa sawit (PKS). Jika dimisalkan harga biji sawit per kilogram tanpa tandan sebesar Rp2.000, maka biaya sekali memasak sekitar Rp770. Harga minyak tanah dipatok oleh pemerintah dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp2.500 per liter. Namun, harga minyak tanah di tangan konsumen, terutama di daerah-daerah dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali dari besarnya HET.

Bila dibandingkan dengan harga minyak tanah, maka sekali memasak dengan biji sawit setara dengan harga sepertiga liter minyak tanah. Sementara dibandingkan dengan harga elpiji yang mencapai Rp5.250 per kilogram, maka biaya sekali memasak dengan biji kelapa sawit sama dengan 10 persen dari harga satu kilogram elpiji.

Selain harga yang lebih mahal, masalah lain yang terjadi pada minyak tanah dan elpiji adalah kesulitan mendapatkannya. Pasca kenaikan harga BBM dan konversi minyak tanah ke elpiji yang terhitung gagal, maka yang terjadi di daerah-daerah adalah kehilangan minyak tanah dan elpiji tetap langka. Biji kelapa sawit sangat layak dipromosikan oleh pemerintah sebagai alternatifnya penggantinya. Subsidi yang besar pada minyak tanah dan elpiji akan dapat dihemat, jika biji sawit sebagai bahan bakar memasak telah memasyarakat.

Bila dibiarkan begitu saja (tanpa dijemur) maka biji kelapa sawit dapat bertahan selama dua bulan dan masih tetap layak menjadi bahan bakar. Oleh karena itu, distribusinya untuk daerah-daerah yang jauh dari wilayah perkebunan relatif mudah dengan membungkusnya dalam kemasan-kemasan kecil, misalnya satu kilogram atau setengah kilogram dalam kemasan plastik. Biji sawitpun dapat dijual di warung-warung dengan harga yang lebih murah dari minyak tanah.

Sebagai penghasil CPO terbesar di dunia dan pemilik lahan perkebunan sawit terluas di dunia, maka pasokan biji sawit sangat memadai. Masyarakat pun dapat menanam pohon kelapa sawit untuk berswasembada bahan bakar di tingkat rumahtangga. Setiap rumahtangga dapat menanam sekitar 2 sampai 3 batang pohon sawit di pekarangan rumah. Pohon kelapa sawit mudah tumbuh dimana-mana di daerah tropis. Sebuah pohon kelapa sawit dapat menghasilkan 2 TBS dalam sebulan dengan berat antara 20 sampai 30 kilogram per tandan. Dua batang pohon kelapa sawit sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumahtangga sendiri.

Kelapa sawit sebagai jenis pohon palm dapat pula menjadi tanaman perhiasan. Kelapa sawit berakar serabut, karenanya tidak menganggu tembok beton bangunan. Bahkan pohon kelapa sawit dapat ditanam di pinggir jalan sebagai pohon pelindung, di taman-taman kota sebagai pohon perhiasan, di ruang terbuka hijau dan di pinggir sungai sebagai penahan erosi.

Jika penggunaan biji sawit sebagai bahan bakar sudah meluas, ini juga membuka kesempatan pada petani kecil dengan lahan sempit untuk menanam kelapa sawit. Hasilnya untuk baha bakar rumahtangga, bukan untuk diolah menjadi CPO oleh PKS. Hasilnya dapat dipasarkan sendiri di warung-warung untuk keperluan bahan bakar. Selama ini kendala terbesar petani kecil untuk menanam kelapa sawit adalah ketiadaan PKS di daerah sekitarnya.

Penulis adalah Kepala Penelitian STIE Indonesia dan punya kebun kelapa sawit (HP: 0811890116). Tulisan ini telah terbitk di harian KONTAN, 7 Juli 2008.

INDIA, RAKSASA ASIA YANG SEDANG MENGGELIAT (Oleh: Hamsar Lubis)

India memiliki penduduk 1,1 miliar orang. Jumlah penduduk India sedikit di bawah Cina yang mencapai 1,3 miliar orang. Gabungan dari kedua Negara ini mencapai 40 persen dari total penduduk dunia dan setengah dari penduduk Negara berkembang. Luas wilayah terbuka India mencapai 3,3 juta kilometer persegi, angkatan kerjanya 440 juta orang, angka melek huruf dewasa 57,2 persen, angka harapan hidup pada saat lahir 63 tahun, angka kematian bayi per 1000 orang kelahiran sebesar 70, lama bersekolah pada penduduk usia 25 tahun ke atas 3,6 tahun, peran sektor pertanian dalam PDB sebesar 22 persen dengan penyerapan tenaga kerjanya sebesar 60 persen dan pekerja di sektor manufaktur 22 persen (Bottelier, 2007). Melihat angka-angka ini, modal dasar (initial condition) India untuk berkembang pesat dalam pembangunan ekonomi kurang menggembirakan. Sepertinya India hanya sekedar gajah tambun, lamban dan sulit bergerak. Siapa sangka gajah tambun itu kini menggeliat menunjukkan potensinya dan mengejutkan seantero jagad.

Tiga dekade setelah merdeka, pertumbuhan ekonomi India tidak jauh dari pertumbuhan penduduknya, yang menyebabkan tingkat kesejahteraannya (pendapatan perkapita) mengalami stagnasi. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik sejak dikenalkannya kebijakan yang pro-bisnis pertengahan tahun 1980-an. Sepanjang tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi India sekitar 5,5 persen pertahun, meningkat menjadi 6 persen tahun 1990-an. Pada dekade ini, ekonomi India mulai terbuka dengan dunia luar, khususnya perdagangan internasional dan penenaman modal asing. Tahun 2004-2006, pertumbuhan ekonomi India melebihi 7 persen dan diperkirakan mencapai 9 persen tahun 2007.

Meskipun secara rata-rata, India masih tertinggal dari berbagai sisi, namum India berkembang dengan teknologi tinggi. India dikenal sebagai pemimpin industri berbasis teknologi seperti software, jasa berbasis teknologi informasi dan industri farmasi. Disamping itu, industri lain yang berkembang di India adalah industri baja, penyulingan minyak bumi, kendaraan bermotor dan spare part.

Yang paling menonjol adalah perkembangan bidang teknologi informasi. Banyak pekerjaan-perkerjaan di Eropa dan Amerika yang terkait dengan jasa TI, justru dikerjakan di India (outsourching) melalui fasilitas internet. India menjadi back office bagi Negara-negara maju khusus pekerjaan yang terkait bidang TI. Singkatnya, India berkembang dengan dukungan teknologi tinggi.

Di dalam situs resmi pemerintah India (Government of India Directory) (http://goidirectory.nic.in/sciencefic.htm) terdapat sekitar 220 lembaga dan organisasi ilmu pengetahuan serta pusat-pusat riset. Semuanya berkonsentrasi pada ilmu-ilmu eksak dan teknologi tinggi, baik ilmu-ilmu dasar maupun terapan. Dalam situs tersebut tidak terdapat pusat-pusat riset bidang ilmu sosial. Konsentrasi pada ilmu terapan inilah yang menjadi sumber keunggulan pertumbuhan ekonomi India. India berkembang karena hasil kreasi otak manusia, bukan eksploitasi sumberdaya alam dan modal asing, seperti yang dialami oleh Cina. Pertumbuhan seperti ini sangat kokoh dan cenderung lebih permanen. Sangat mungkin, ke depan India dapat menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.

Kaum intelektual India yang mengabdikan ilmunya di luar negeri sangat banyak. Mulai dari ilmuan di universitas-universitas terkenal, lembaga-lembaga penelitian, badan-daban internasional (seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB dan badan-badan yang benaung di bawahnya) tidak luput dari personel-personel yang berkebangsaan India. Meskipun India kini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, tapi masih banyak intelektual mereka yang berada di luar negeri. Dengan kata lain, potensi pertumbuhan mereka jauh lebih besar lagi, seandainya para perantau itu turut serta berpartisipasi untuk meningkatkan kemakmuran tanah leluhur sendiri. Jika perekonomian India sudah semakin maju dan para perantau intelektual itu melihat peluang di tanah kelahiran, maka bukan tidak mungkin mereka akan pulang kampung.

Sumber pertumbuhan India kelihatan paradoks dengan indikator-indikator sosial masyarakatnya, misalnya tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan bayi, berat badan Balita yang di bawah normal, kelahiran dengan berat badan kurang, masih relative rendah di India. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat India berpartisipasi dan menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh angka koefisien Gini dari sisi pengeluaran yang relative tinggi, yaitu 33. Kehidupan yang sulit, persaingan yang ketat di tengah jumlah penduduk yang banyak telah membentuk karakter personal masyarakat India sebagai pekerje keras, ulet, gigih, militan dan pantang menyerah.

Tantangan India

India bukanlah penghasil sumber energi. Sekitar 70 persen dari minyak mentah (crude oil) yang dibutuhkan India diimpor dari luar negeri. Ketidakstabilan harga minyak bumi dunia akan sangat mempengaruhi India. Meskipun melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi India, dapat dipastikan bahwa konsumsi energi mereka jauh lebih hemat ketimbang Cina, tetapi ketergantungan energi yang tinggi terhadap luar negeri akan sangat mengganggu. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi merekapun sangat tergantung dari stabilitas harga dan kontinuitas pasokan energi dari luar negeri.

Startegi untuk menghadapi itu, India kini sangat aktif mencari sumber-sumber energi di berbagai Negara dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Oil and Natural Gas Commission (ONGC) India telah membeli saham ladang minyak di Syria, Iran, Vietnam, Russia, Myanmar, Angola, Libya, Sudan dan Irak. Demikian juga Gas Authority of India Limited (GAIL) telah berinvestasi dalam bentuk saham Liquified Natural Gas (LNG) di Oman dan Iran dan melanjutkan negosiasi dengan Bangladesh, Pakistan dan Iran untuk pembangunan pipa pensuplai gas secara langsung (Panda, 2007).

Dalam hal pencarian sumber-sumber energi di berbagai negara, India bersaing ketat dengan Cina untuk memperebutkan ladang-ladang minyak dan gas alam. Namun juga, tidak jarang India bekerjasama dan melakukan aliansi strategis dengan China National Petrolium Corporation (CNPC). India juga berkolaborasi dengan Rusia. Rusia diperkirakan memiliki sekitar 32 persen dari cadangan gas dunia dan sekitar 40 persen kebutuhan gas Eropa dipasok dari Rusia. India dan Rusia telah melakukan tukar guling antara pembelian senjata oleh India dan pembangunan pipa gas senilai US$10 miliar. Tidak hanya dengan Rusia, India juga bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS) di bidang pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan sipil. Meskipun bagi AS kerjasama ini sarat dengan tujuan politik, namun bagi India sangat membantu untuk penyediaan energi listrik dalam valume yang besar.

Group-grup lain, dimana India menjalin kerjasama untuk keamanan energinya antara lain dengan IBSA (India, Brazil dan Afrika Selatan). IBSA tergabung dalam Group Four (G-4) bersama dengan Jerman dan Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Grup lainnya yang dimasuki India adalah BRICSs yaitu Brasil, Rusia, India dan Cina. Semua itu demi masa depan kontinuitas pasokan energi ke India.



Bahan Bacaan

Panda, Snehalata, 2006, Global Energy and Alliances: Challenges for India, India Quarterly, Vol. LXII No. 4 October – December.

Bottelier, Pieter, 2007, What India Can Learn from China and Vice Versa, China & World Economy, Vol. 15, No. 3.

Situs resmi Pemerintah India, 2008, Government of India Directory (http://goidirectory.nic.in/sciencefic.htm).

SARJANA MENGANGGUR, SALAH SIAPA? (Oleh: Hamsar Lubis)

Jumlah tenaga kerja sarjana di Indonesia masih relatif kecil dari jumlah penduduk. Persentase penduduk yang pernah mengecap perguruan tinggi hanya sekitar 5,5 persen dari jumlah angkatan kerja. Sebagai negara berkembang, seharusnya tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk mengisi pembangunan. Diharapkan mereka menjadi inventor, innovator dan pencipta lapangan kerja serta menjadi penggerak roda perekonomian.

Namun demikian, pengangguran tingkat sarjana relatif tinggi. Ini sebuah ironi. Data Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional, BPS) per Februari 2007 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dari kalangan perguruan tinggi mencapai 740.206 orang atau setara dengan 7,02 persen dari angkatan kerja tahun 2007. Tingkat pengangguran tenaga terdidik sedikit lebih rendah dari tingkat pengangguran secara nasional yang mencapai 11,8 persen. Pada Bulan Agustus 2006, tingkat pengangguran kalangan terdidik hanya 6,16 persen. Itu berarti dalam setahun terakhir, pengangguran terdidik bertambah sebanyak 66.578 orang. Setiap tahun, antrian pengannguran semakin panjang oleh sarjana yang baru lulus.

Bertambahnya pengangguran sarjana bisa menurunkan minat orangtua maupun calon mahasiswa itu sendiri untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Meskipun masyarakat tidak membaca angka-angka statistik pengngguran terdidik, tetapi masyarakat dapat merasakan sendiri betapa sulitnya mencari pekerjaan bagi lulusan sarjana dewasa ini. Tamat sarjana tidak menjadi jaminan apapun untuk memperoleh pekerjaan. Padahal waktu, biaya dan energi sudah terkuras dalam waktu yang relatif panjang. Sarjana yang menganggur menanggung beban mental yang sangat berat, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.

Gejala penurunan minat melanjutkan ke pendidikan tinggi sudah dirasakan. Data menunjukkan bahwa tahun 2002, jumlah mahasiswa baru bidang Ekonomi di seluruh Kopertis Wilayah III masih mencapai sekitar 27,7 ribu orang. Tahun 2006, peminat bidang yang sama tinggal 17,3 ribu mahasiswa. Dalam waktu lima tahunan, peminat bidang Ekonomi berkurang sekitar 10 ribu orang. Jumlah mahasiswa yang kian menurun diikuti dengan jumlah PT yang semakin banyak. Di Kopertis Wilayah III, saat ini ada sekitar 90 PTS yang membuka studi Ekonomi.

Sebab-sebab

Sebab-sebab tingginya pengangguran terdidik disebabkan karena: pertama, lulusan sarjana tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Program studi (Prodi) yang dibuka oleh berbagai PT tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Banyak Prodi di PT masih diminati, padahal sebetulnya lowongan kerjanya sudah mengalami kejenuhan. Sebagai contoh, Prodi Kesehatan sudah mengalami tingkat kejenuhan sebesar 10 persen, Teknik 20 persen, MIPA 5 persen dan Pertanian 15 persen. Prodi yang paling tinggi tingkat kejenuhannya adalah Ilmu-ilmu sosial sebesar 50 per sen (Irwandi, 2008). Masyarakat atau calon mahasiswa tidak memiliki informasi yang lengkap tentang masalah ini.

Sebaiknya pemerintah menginformasikan tingkat kejenuhan masing-masing Prodi kepada masyarakat setiap tahunnya agar calon mahasiswa lebih tepat dan akurat menentukan pilihan jenjang pendidikan tinggi yang akan dipilih. Lebih baik lagi, jika pemerintah mampu membuat prediksi potensi kebutuhan tenaga kerja untuk masing-masing Prodi, paling tidak untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Rata-rata masa studi jenjang sarjana sekitar lima tahun. Apalagi juga dilengkapi dengan potensi penghasilan yang mungkin diperoleh pada berbagai bidang pekerjaan. Informasi semacam ini akan menjembatani kesenjangan informasi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja untuk berbagai bidang profesi.

Tanpa informasi semacam ini, permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik akan berkembang secara sporadis yang potensil memunculkan kelebihan suplai atau kekurangan tenaga untuk bidang-bidang tertentu. Karena kekurangan informasi tersebut, PT selalu terlambat sekitar dua tahun untuk memenuhi perubahan kebutuhan tenaga kerja oleh dunia industri.

Kedua, sebab pengangguran terdidik lainnya adalah rendahnya motivasi mahasiswa untuk menguasai ilmu pengetahuan semasa kuliah. Mayoritas mahasiswa, terutama di PTS menganggap bahwa kuliah sekedar mendapatkan selembar ijasah sebagai pengakuan. Ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah tidak dikuasai sepenuhnya. Sebaliknya, dunia pekerjaan benar-benar menginginkan keahlian. Secara umum, kepercayaan dunia usaha pada lulusan sarjana kian merosot.

Ketiga, PT juga mempunyai kontribusi meningkatkan pengangguran terdidik. Ada banyak PT yang kualitasnya pas-pasan dan menghasilkan sarjana dengan kualitas ala kadarnya. PT seperti ini menyediakan pendidikan berbiaya murah. Tetapi peminat PT seperti ini banyak, karena lapisan masyarakat kita yang terbesar adalah golongan menengah ke bawah. Dana calon mahasiswa terbatas dan kemampuan juga terbatas. Mereka melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan harapan menikmati penghidupan yang lebih baik di masa datang. Namun, karena kualitas kesarjanaannya rendah, akhirnya menjadi pengangguran. Untuk lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, alumninya tetap mudah mendapatkan lowongan pekerjaan. Namun, alumni yang berkualitas jumlahnya hanya sebagian kecil dari total sarjana.

Keempat, sebab lainnya adalah rendahnya motivasi mahasiswa untuk menguasai ilmu pengetahuan. Akses informasi, baik melalui buku, media maupun internet sekarang sudah terbuka lebar dan dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Motivasi yang rendah, menyebabkan sumber-sumber pengetahuan itu menjadi mubazir keberadaannya. Ketertinggalan mutu pendidikan dewasa ini bukan karena keterbatasan akses sumber ilmu pengetahuan, tetapi masalah utamanya adalah motivasi yang rendah.

Kelima, rendahnya kreativitas sarjana untuk bekerja sendiri. Mayoritas sajana ingin bekerja menjadi buruh alias bekerja dengan orang lain. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kecil minatnya untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Inginnya menjadi PNS atau berkerja pada perusahaan yang sudah mapan. Meskipun pendidikan kewirausahaan mulai diperkenalkan di PT, namun jiwa kewirausahaan sulit diciptakan dalam jangka pendek selama di bangku kuliah. Kisah para pengusaha selalu bermula dari kebiasaan-kebiasaan sejak kecil, berkembang dengan budaya yang menunjang dalam keluarga dan dipupuk selama kuliah.

Keenam, keseragaman Prodi secara nasional. Ada kecenderungan antar PT saling meniru dalam mengembangkan Prodi yang sama di masing-masing PT. Dengan demikian, lulusan sarjana menjadi relatif homogen. PT sebaiknya mempelajari kebutuhan tenaga kerja untuk daerah sekitar, terutama yang berlokasi di daerah kabupaten dan kota. Ciri khas PT sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi yang dominan di masing-masing daerah. Misalnya daerah pertanian, perikanan, kelautan, pegunungan, dataran rendah, perkebunan dan sebagainya. Dengan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja setampat, maka diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja di daerah sendiri.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah dewasa ini menggalakkan lagi pendirian Politeknik yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Dalam rangka Politeknik Batch I, kerjasama Dikti dan Pemda telah mendirikan 5 buah Politeknik di berbagai daerah. Sedangkan dalam rangka Politeknik Batch II telah didirikan 9 buah Politeknik di berbagai daerah (http://dikti.go.id).

Terbit di harian KONTAN (Bulan Maret 2008). Tulisan ini telah direvisi sedikit.

Ekonomi Cina

Dimuat di Majalah Bank & Manajemen No. 78 Mei/Juni 2004 (direvisi sedikit)

PERDAGANGAN INDONESIA – CINA
DAN JARINGAN OVERSEAS CHINESE

Oleh: Hamsar Lubis[1]

Indonesia belum bisa memanfaatkan pasar Cina yang berkembang pesat dewasa ini sebagai salah satu tujuan ekspor utama. Tahun 2002 lalu, ekspor Indonesia ke Cina hanya US$ 3,3 milyar. Ini berarti pasar Cina hanya menyerap sekitar 3,7% dari total ekspor nonmigas Indonesia, sementara Amerika Serikat (AS) menyerap 15,9%, Jepang 14,1% dan Singapura 11,1% (Bank Indonesia, 2003). Di sisi lain, Cina mempunyai potensi pasar yang besar dengan penduduk 1,3 milyar orang. Daya beli masyarakat Cina sekitar 8 kali lipat dari daya beli masyarakat Indonesia yang tercermin dari besarnya GDP Cina sekitar 8 kali lipat dari GDP Indonesia. Di masa depan, Cina layak direncanakan menjadi sasaran pasar tradisional keempat, setelah AS, Jepang dan Singapura.

Neraca perdagangan nonmigas Indonesia – Cina dapat dilihat pada tabel 1. Meskipun nilainya masih relatif kecil dibandingkan dengan total ekspor dan impor nonmigas, namun perkembangannya cukup bagus karena sejak tahun 1997 terus-menerus menunjukkan surplus.

TABEL.1.
PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN
INDONESIA DENGAN CINA (1987-20020
(RIBU DOLLAR AS)

Tahun	Ekspor	Impor	Surplus(+) dan defisit (-)
1987	321.035	345.317	- 24.282
1988	458.501	438.861	19.640
1989	327.773	466.943	- 139.170
1990	551.772	592.827	- 41.055
1991	607.874	768.119	- 160.245
1992	754.268	683.279	70.989
1993	639.583	808.211	- 168.628
1994	796.243	1.454.723	- 658.480
1995	995.815	1.376.046	- 380.231
1996	965.086	1.158.118	- 193.032
1997	1.386.744	1.273.105	113.639
1998	1.319.736	981.371	338.365
1999	1.485.634	1.132.978	352.656
2000	1.760.481	1.694.551	65.930
2001	1.518.348	1.426.403	91.945
2002	2.029.594	1.944.531	85.063

                                  Sumber: Statistik Ekonomi–Keuangan Indonesia, Bank Indonesia
                                                   (berbagai volume).

Bila dilihat lebih jauh, komoditas-komoditas andalan Indonesia ke Cina ada pada tabel 2. Sumbangan komoditas-komoditas andalan tersebut mencapai 52,9% dari total impor Cina dari Indonesia tahun 2003. Bila diperhatikan, mayoritas komoditas tersebut merupakan hasil pertanian dan hasil tambang. Padahal permintaan yang paling besar dari masyarakat industri Cina di tengah perkembangan ekonominya yang dramatis dewasa ini adalah barang-barang modal berteknologi dan bahan-bahan kimia sebagai bahan baku/penolong untuk industri. Ini berarti perkembangan Cina lebih banyak menguntungkan negara-negara maju.

TABEL.2.
KOMODITAS ANDALAN EKSPOR NONMIGAS
INDONESIA KE CINA
(JUTA DOLLAR AS)

SITC	Jenis barang	2002	2003	Pert. (%)
51	Kimia organik	463,70	558,43	20,4
25	Pulp & kertas	451,04	506,30	12,3
64	Kertas, karton dan olahannya	335,33	296,25	- 11,7
24	Kayu dan gabus	320,37	231,97	- 27,6
63	Barang-barang kayu dan gabus	226,32	287,00	26,8
28	Biji logam dan sisa-sisanya	86,58	106,46	23,0
76	Alat telekomunikasi	81,69	73,16	- 10,4
23	Karet mentah, sintetis dan pugaran	56,59	140,17	147,7
67	Besi dan Baja	48,39	114,07	135,7
03	Ikan, kerang-kerangan, molusca dan olahannya	17,84	24,75	38,7
65	Serat tekstil dan sisa-sisanya	14,83	34,92	135,5

                  Sumber: Laporan Atase Depperindag Beijing, RR Cina bulan Pebruari 2004
                                  (di-download dari website Depperindag)

Beberapa komoditas mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi total ekspornya masih relatif kecil. Ini menunjukkan adanya peluang besar. Komoditas yang relatif besar nilai ekspornya, ada yang naik dan ada yang turun. Saingan utama dari komoditas-komoditas ini di Cina adalah Malaysia, Philipina, Singapura, Vietnam dan Thailand. Diduga, Singapura hanya mengekspor kembali barang-barang yang dibelinya dari negara lain, termasuk Indonesia, karena Singapura bukanlah penghasil utama barang-barang tersebut.

Beberapa komoditas Indonesia yang cukup dominan peranannya terhadap impor Cina antara lain, barang-barang kayu dan gabus yang pangsanya mencapai 30,2%, minyak dan lemak nabati (16,7%), olahan minyak dan lemak nabati dan hewani (23,7%), kopi, teh, coklat dan rempah-rempah (13,1%) serta pulp dan kertas (13,0%). Untuk komoditas-komoditas ini masih layak dikembangkan, karena Indonesia memiliki sumberdayanya.

Perlu dicatat bahwa kedua tabel tersebut hanya menunjukkan statistik perdagangan langsung Indonesia – Cina. Diduga, aliran barang dari Cina ke Indonesia cukup deras melalui negara ketiga, seperti Hongkong, Singapura, Korsel dan Thailand. Dewasa ini dapat kita rasakan bahwa barang-barang Cina sudah membanjiri pasar-pasar domestik, seperti barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan spare part-nya serta mainan anak-anak. Harganya bisa lebih murah sekitar 30% dari produk domestik (Lubis, 2004).

Lemahnya jaringan

Kegiatan ekspor sebagian besar bermula dari kontak-kontak bisnis dalam hubungan keluarga, kerabat, teman dekat maupun dari etnis yang sama. Perkembangan perdagangan dalam negeri juga menunjukkan fenomena seperti itu, misalnya peluang bisnis yang muncul dalam kegiatan arisan, teman sekantor, teman satu klub olah raga, hubungan saudara maupun hubungan satu etnis (Gould, 1994). Perhatikan kutipan fakta berikut ini (Rauch, 1996)

“…..Sebagaimana imigran India lainnya, Lalvani bermukim permanen di Leeds, Inggris. Suatu ketika, Lalvani bertemu dengan seorang Jahudi yang bernama Rosenbaum. Rosenbaum berjualan perhiasan dari permata dan mendapatkan penghasilan yang cukup menarik dari kegiatan tersebut. Lalvani bersama saudaranya Pratap tertarik, yang kemudian mengambil pinjaman untuk membeli kalung mutiara dari saudaranya di Honkong untuk dijual kepada Rosenbaum. Transaksi demi transaksi berjalan lancar dengan volume yang makin besar dan untung yang menarik. Baru-baru ini Lalvani menjual pada pedagang besar berkebangsaan Jahudi di London dengan transaksi 60.000 pound sterling.”

Contoh kasus tersebut menunjukkan dengan jelas embrio bisnis yang lahir dari hubungan keluarga dan teman. Kepercayaan, sebagai modal utama dalam kegiatan bisnis, tumbuh lebih cepat dalam hubungan seperti ini, daripada berdasarkan hubungan bisnis semata. Ikatan kekeluargaan maupun etnik mempunyai peranan penting sebagai sumber informasi bagi pembeli potensial di berbagai negara. Dengan demikian, biaya-biaya transaksi (transactions cost) dalam fase penjajakan peluang maupun dalam mata rantai perdagangan bisa diturunkan.

Fenomena ini telah kelihatan di AS, dimana imigran ke AS dapat meningkatkan volume perdagangan antara AS dengan negara asal imigran tersebut. Pengaruh tersebut lebih kuat pada ekspor AS ke negara asal imigran tersebut daripada impor AS dari negara yang sama. Perdagangan ini terbangun melalui kontak-kontak bisnis dengan famili, teman maupun hubungan etnis yang sama (Gould, 1994). Sekitar 80% ekspor alas kaki Sinos Valley (Brasil) terbangun dari kontak-kontak bisnis berdasarkan hubungan kekerabatan dan etnis, bukan berdasarkan hubungan ekonomi, semisal pameran dagang (Smith, 1995).

Jaringan perdagangan (marketing cahnnel) telah sukses mengembangkan ekspor Jepang ke berbagai belahan dunia melalui Sogo Shosa. Jaringan ini membuka cabang di berbagai negara, sehingga produk-produk Jepang dengan mudal melakukan penetrasi pasar melalui Sogo Shosa tersebut. Sebaliknya, jaringan perdagangan yang sangat rapi di dalam negeri, secara implisit merupakan proteksi yang efektif melindungi pasar Jepang dari serbuan produk-produk asing. Eksportir sulit memasuki pasar Jepang tanpa memasuki saluran distribusi yang sudah ada.

Selain menguasai teknologi, ternyata Jepang juga sangat ahli dalam membangun jaringan bisnis. Dari 200 perusahaan dagang (wholesale) terbesar di dunia tahun 1990, 48 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan Jepang. Urutan pertama sampai dengan ke-enam dari yang terbesar juga milik Jepang. Perusahaan-perusahaan dagang ini mempunyai cabang di berbagai belahan dunia (Moody’s Investor Service, 1990).

Cina merupakan negara dengan jumlah perantau terbesar di dunia. Ini merupakan potensi yang besar untuk membangun jaringan, baik dalam perdagangan maupun investasi. Ada sekitar 50 juta orang Cina Perantauan (Overseas Chinese) tahun 2001. Mereka memiliki asset sekitar US$ 700 milyar (sekitar 5 kali dari GDP Indonesia) pada tahun yang sama (Azis, 2003). Bahkan perkiraan kasar Kraar (1993), asset likuid Overseas Chinese, belum termasuk surat-surat berharga, mencapai US$ 2 triliun. Bila Overseas Chinese ini diibaratkan sebagai suatu negara (tanpa tanah dan tanpa pemerintahan), dengan perkiraan kasar, GDP mereka sebesar US$ 500 miliar, dengan income perkapita tahunan sekitar 80% dari tingkat income perkapita Itali dan Perancis. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Overseas Chinese jauh lebih makmur dari penduduk Cina Daratan (Mainland Chinese), yang hanya memiliki income perkapita sebesar US$ 890 tahun 2001. John Kao (1993) menyebut Overseas Chinese tersebut sebagai negara Persemakmuran Cina (Chinese Commonwealth).

Overseas Chinese tersebar di berbagai negara Asia dan pantai barat Amerika. Perlu diketahui, perekonomian 4 macan Asia (Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan) pada dasarnya dikendalikan oleh Overseas Chinese. Demikian juga dengan 3 negara Asia lainnya, Malaysia, Indonesia dan Vietnam perekonomiannya juga dikendalikan oleh Overseas Chinese. Sebagian besar dari taipan-taipan besar di negara-negara ini merupakan imigran dari Cina, termasuk keturunan generasi pertama dan keduanya.

Overseas Chinese membentuk jaringan bisnis yang sangat kuat. Victor Fung, seorang taipan Overseas Chinese di Hongkong (pemegang MBA dari Harvard) yang bergelut di bidang bisnis perbankan mengatakan bahwa mendapat referensi personal dari seorang anggota komunitas bisnis Cina ternama, lebih berharga dari “segepok” uang yang bisa ditarok di atas meja (Kraar, 1993). Ini menunjukkan peran penting dari sebuah jaringan bisnis. Mereka membentuk jaringan perdagangan dan investasi di berbagai negara di dunia. Ini salah satu penyebab berkembang pesatnya ekspor Cina ke berbagai negara dan berkembang pesatnya investasi yang masuk ke sana, disamping proses produksi di Cina sendiri memang sangat efisien. Sumbangan mereka cukup besar dalam perkembangan Cina secara keseluruhan dewasa ini.

Hampir sama dengan di negara-negara Asia lainnya, Overseas Chinese di Indonesia cukup besar dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan perekonomian. Pelaku-pelaku bisnis besar maupun eksportir dan importir banyak dilakukan oleh etnis Cina Indonesia ke berbagai negara. Muncul sutau pertanyaan, mengapa hubungan dagang langsung Indonesia dengan Cina relatif kecil, baik dari segi ekspor maupun impor. Demikian juga investasi Cina yang masuk ke Indonesia relatif kecil. Selama periode (1967 – 1998), kumulatif investasi Cina di Indonesia hanya US$ 269,3 juta dengan jumlah proyek sebanyak 49 proyek (Bank Indonesia, 2000). Sedangkan Investasi Indonesia di Cina tidak tercatat, meskipun diduga cukup besar.

Meskipun para konglomerat Indonesia, sebagian besar termasuk dalam jaringan Overseas Chinese di Asia, eratnya hubungan kekerabatan dan kesamaan etnis tersebut tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap volume perdagangan dan investasi Indonesia – Cina. Hal ini mungkin disebabkan oleh: pertama, terpuruknya ekonomi Indonesia dan semakin jayanya ekonomi Cina. Ini merusak persepsi investor terhadap Indonesia dan memperbaikinya untuk Cina. Investor dan calon investor yang akan masuk ke Indonesia akhirnya beralih ke Cina. Kedua, adanya kecenderungan keseragaman jenis-jenis produksi Indonesia dan Cina, sehingga kurang menguntungkan jika saling diperdagangkan. Produk-produk tersebut umumnya bersifat padat karya dengan teknologi rendah, meskipun efisiensi produksi masih lebih baik di Cina. Ketiga, pada dasarnya etnis Cina lebih berhasil melakukan transaksi bisnis dengan Barat daripada sesama mereka sendiri. Sama halnya dengan lebih berhasilnya mereka di perantauan daripada berbisnis di negara sendiri. Keempat, memang diakui, normalisasi hubungan politik Indonesia dan Cina baru dimulai sejak 1990, tetapi hubungan dagang sudah berlangsung lama sebelumnya. Dengan demikian, menggarap pasar Cina bukan merupakan suatu prioritas bagi pemerintah, paling tidak selama sebelum normalisasi hubungan politik.

Tetapi sumbangan Overseas Chinese (maupun keturunan generasi pertama dan keduanya) dalam perekonomian Indonesia tetap besar. Ekspor nonmigas Indonesia ke berbagai negara, sebagian besar juga dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Overseas Chinese di Indonesia. Investasi asing yang berasal dari Singapura, Hongkong, Thailand dan Korea Selatan, sebagian besar juga merupakan milik dari Overseas Chinese di berbagai negara Asia. Sebagai contoh, Charoen Pokphan Group, investor Thailand yang bergerak di bidang agrobisnis di Indonesia merupakan milik Overseas Chinese dari Thailand dan sudah lama mengembangkan bisnis di bidang yang sama di Cina Daratan (Kao, 1993).

Secara umum, jaringan perdagangan di negara-negara sedang berkembang relatif lemah. Jangankan untuk membangun jaringan bisnis/perdagagnan di berbagai belahan dunia, di dalam negeri sendiri pun masih rapuh. Penelitian David Arnold (2000) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional kesulitan mamanfaatkan jaringan distribusi lokal. Dari 250 kasus yang diteliti, hanya 5% diantaranya yang menggunakan jaringan distribusi lokal secara independen. Sebaliknya, perusahaan multinasional lebih tertarik membangun, membeli atau mengakuisisi jaringan distribusi lokal agar bisa dikendalikan sepenuhnya. Kelemahan-kelemahan distribusi lokal bersumber dari: (1) tidak mengerti bagaimana membesarkan pasar, (2) tidak melakukan investasi untuk mengembangkan jaringan, meskipun menghadapi pasar yang sedang berkembang dan (3) tidak mempunyai ambisi yang cukup.

Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia juga lemah dalam membangun jaringan bisnis. Hal ini ditandai dengan tingginya ekspor Indonesia ke Singapura. Urutan ketiga setelah AS dan Jepang. Padahal dari Singapura, produk-produk dari Indonesia itu dijual kembali (re-ekspor) ke berbagai negara. Margin yang diperoleh Singapura, bisa jadi lebih tinggi dari yang dinikmati oleh eksportir Indonesia. Demikian juga ekspor ke Eropa, banyak yang dilakukan melalui negara ketiga, tidak langsung ke negara konsumen akhir. Hal yang sama juga terjadi dari sisi impor. Semua ini disebabkan karena lemahnya jaringan perdagangan Indonesia di berbagai negara.

Sebaliknya, Indonesia telah banyak dimasuki oleh jaringan bisnis asing, baik melalui investasi asing, joint ventura, frenchise, trading house maupun jaringan bisnis tanpa bentuk. Ini memudahkan asing menyerbu pasar domestik Indonesia, tetapi sebaliknya, sulit bagi kita menembus pasar luar negeri karena minimnya jaringan. Proses ekspor furniture dari Jepara, sebagai contoh, sudah banyak yang ditangani langsung oleh pembeli asing dan membangun jaringan sendiri sampai ke produsen.

Tentu saja, marjin perdagangan yang seharusnya dapat dinikmati oleh eksportir Indonesia, berpindah ke tangan asing. Bila dibandingkan harga di tingkat produsen di Jepara dengan harga furniture tersebut sampai ke tangan konsumen di berbagai negara, besarnya berkali-kali lipat. Jika saja kita mempunyai jaringan perdagangan yang kuat di dalam dan luar negeri, sebagian besar dari margin harga (price – margin) tersebut dapat dinikmati oleh eksportir kita. Ke depan Indonesia perlu mengembangkan jaringan perdagangan yang kuat, baik di dalam negari maupun di negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia.

Daftar Pustaka

…………………………, Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia (berbagai edisi) Bank Indonesia.

…………………………, 1990, Directory of the World’s Largest Service Companies, Moody’s Investor Service, United Nations Centre on International Companies.

…………………………, Website Depperindag Republik Indonesia.

Arnold, David, 2000, Seven Rules of International Distribution, Harvard Business Review, November – December.

Hamsar Lubis, 2004, Keterbukaan Ekonomi Cina dan Ancaman bagi Indonesia, Bulletin Business News, No. 1016/Tahun – XVII/2004.

Harry Azhar Azis, 2003, Hubungan Dagang Indonesia – Cina, Jurnal Ekonomi STIE Indonesia, No. 1/Th XII/20.

Kao, John, 1993, The Worldwide Web of Chinese Business, Harvard Business Review, March – April.

Kraar, Louis, 1993, Importance of Chinese in Asian Business, Journal of Asian Business, Volume 9, Number 1.

Lim, Linda, 1992, The Emergence of a Chinese Economic Zone in Asia, Journal of Southeast Asia Business 8, No. 1, Winter.

Rauch, James E., 1996, Trade and Search: Social Capital, Sogo Shosha, and Spillover, working paper, National Bureau of Economi Research (NBER), Cambridge, MA.

---

[1] Kepala Penelitian STIE Indonesia, Jakarta.

Dimuat di harian KONTAN 5 Februari 2008 (tulisan ini dimodifikasi sedikit)

BBN TERJEBAK MEKANISME HARGA

Oleh: Hamsar Lubis

(Kepala Penelitian STIE Indonesia)

Bahan bakar minyak (BBM) fosil merupakan komiditi strategis yang harganya ditentukan oleh pemerintah. BBM fosil dijual di dalam negeri dengan harga yang lebih murah dari harga internasional. Selisih harga tersebut dianggap sebagai subsidi, yang jumlahnya secara total mencapai Rp90 triliun dewasa ini.

Adapun harga jual BBN di pasaran dalam negeri belum jelas, apakah sesuai dengan standar harga internasional, setara dengan harga BBM fosil bersubsidi atau berdasarkan mekanisme pasar. Jika harga BBN dalam negeri setara dengan BBM internasional, maka harganya terlalu mahal dibandingkan dengan BBM fosil bersubsidi yang dijual murah di dalam negeri. Akibatnya, BBN tidak akan laku di pasaran dalam negeri. Masyarakat tetap akan menggunakan BBM fosil bersubsidi.

Di pasar internasional harga BBN jauh lebih tinggi dari harga domestik karena mengacu pada harga BBM fosil internasional. Apalagi sekarang harga BBM internasional melonjak tajam mencapai US$100 per barrel dan diperkirakan tetap bertahan tinggi ke depan. Pengusaha akan lebih tertarik mengekspor BBN ke luar negeri daripada melayani pasar domestik.

Tujuan pengembangan BBN untuk menutupi kekurangan BBM fosil tidak akan tercapai. Dalam kondisi seperti ini, pasar domestik akan kebagian BBN, jika pemerintah melarang ekspor BBN. Namun, jika ekspor BBN dilarang, maka bisnis BBN kurang menarik bagi pengusaha. Hal seperti ini terjadi pada bioetanol. Sekitar 90 persen produksi bioetanol Indonesia diekspor ke luar negeri dengan harga internasional.

Mekanisme harga

Jika harga BBN di dalam negeri setara dengan BBM fosil bersubsidi, maka terlalu murah (sekitar Rp4.500 per liter). Itu berarti BBN tidak disubsidi, tetapi BBM fosil disubsidi. Cara seperti ini kurang fair dari sisi kebijakan publik, karena BBM fosil yang menyebabkan polusi disubsidi besar-besaran sementara BBN hijau tidak mendapat subsidi. Sebaiknya adalah kondisi sebaliknya, yaitu mengalihkan subsidi BBM fosil ke BBN. Kebijakan harga seperti ini dipastikan tidak akan menarik bagi pengusaha.

Jika harga jual BBN sama dengan harga BBM fosil bersubsidi di dalam negeri, tetapi di tingkat produsen pemerintah membeli setara dengan harga BBN internasional, itu berarti pemerintah harus mensubsidi produsen BBN dengan mekanisme yang sama dengan subsidi BBM fosil. Besarnya subsidi BBN sama dengan selisih harga BBN di luar negeri dan dalam negeri. Subsidi ini sebaiknya dinikmati oleh produsen, baik swasta maupun pemerintah, agar investor terdorong masuk ke bisnis BBN. Lebih baik lagi kalau subsidi ini sebagian besar dinikmati oleh petani di sektor hulu.

Contoh berikut menunjukkan masalah pelik. Di masyarakat sudah ada pengusaha yang berjanji membeli biji jarak pagar kering seharga Rp2.000 per kilogram. Dengan rendemen sekitar 30 persen, maka untuk memproduksi satu liter BBN dibutuhkan sekitar tiga kilogram biji jarak pagar kering. Biaya bahan baku sudah mencapai Rp6.000 untuk memproduksi satu liter BBN jarak. Ditambah lagi dengan biaya produksi lainnya. Sementara harga solar di pasaran hanya Rp4.500 per liter. Agar biaya bahan baku BBN menguntungkan secara ekonomis, maka harga biji jarak kering seharusnya berkisar antara Rp750 s/d Rp1000 per kilogram (Business News, 11/08/07, hlm. 4). Harga sebesar ini terlalu murah dan menyedihkan petani. Bagi petani, harga ini masih kurang menarik dari sisi ekonomi dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya.

Contoh lainnya adalah macetnya konversi CPO menjadi BBN. Hingga sekarang konversi CPO menjadi BBN tidak dapat diharapkan. Mekanisme penyesuaian harga domestik dan internasional serta subsidi BBM fosil merupakan penyebabnya.

Mencari harga yang layak

Harga CPO sudah meningkat drastis dari US$650 per ton pertengahan 2007 menjadi US$1000 per ton awal 2008 di Bursa Komoditi Rotterdam. Hal ini disebabkan karena melonjaknya permintaan dunia, baik untuk konsumsi maupun untuk konversi menjadi BBN di kawasan Eropah.

Daya tarik harga tersebut mendorong pengusaha Indonesia mengekspor CPO secara besar-besaran ke luar negeri tanpa berminat mengolahnya menjadi BBN. Kini Indonesia menjadi pengekspor CPO terbesar di dunia. Harga CPO sebagai bahan baku BBN lebih mahal dari harga BBN dari CPO di pasaran domestik, sehingga pengusaha akan merugi bila dikonversi menjadi BBN. Semakin murah harga jual BBM fosil di dalam negeri karena subsidi, semakin tidak layak konversi CPO menjadi BBN. Senada dengan itu, semakin mahal harga CPO internasional maka semakin tidak layak konversi CPO ke biofuel. Harian Kontan (25/01/08, hlm 14) mencatat 17 perusahaan BBN berbahan baku CPO memutuskan untuk berhenti beroperasi. Jumlah ini mencapai 77,3 persen dari 23 perusahaan sejenis yang beroperasi.

Pengembangan BBN di dalam negeri layak secara ekonomi jika harga BBN domestik setara dengan harga BBN internasional. Ada beberapa cara yang memungkinkan untuk mencapainya; (1) pemerintah mensubsidi BBN dengan mekanisme subsidi yang sama dengan BBM fosil, (2) memberikan subsidi pada produsen BBN, khususnya petani sehingga biaya produksinya menjadi murah agar harga BBN dapat bersaing dengan solar, (3) mencabut subsidi BBM fosil sehingga harganya meningkat di dalam negeri dan harga jual BBN juga meningkat mengikuti harga BBM fosil dan (4) produsen BBN mengekspor hasil produksinya ke luar negeri. Itu berarti, tujuan pemerintah memasyarakatkan BBN tidak akan tercapai.

Syarat-syarat berat tersebut menggiring kita pada kesimpulan bahwa pengembangan BBN sebagai pengganti BBM fosil di dalam negeri masih sulit diharapkan.

MENAKAR KEBUTUHAN ENERGI INDONESIA Oleh: Hamsar Lubis

Amat menarik membaca laporan tentang konsumsi energi Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Departemen ESDM). Meskipun, laporan tersebut tidak memuat proyeksi kebutuhan energi Indonesia untuk 10 atau 25 tahun ke depan, namun dengan metode proyeksi sederhana, data tersebut sudah bermanfaat banyak untuk bahan perencanaan.

Disebutkan bahwa penyediaan energi primer tahun 1990 sebesar 473,3 juta SBM dan meningkat menjadi 969,8 juta SBM. Berarti penyediaan energi primer meningkat 2,1 kali dalam kurun waktu 15 tahun. Konsumsi energi final meningkat dari 218,2 juta SBM menjadi 538,4 juta SBM atau meningkat 2,5 kali pada periode yang sama.

Dilihat dari konsumsi energi final perkapita, tahun 1990 sebesar 1,22 SBM meningkat menjadi 2,45 SBM tahun 2005. Terjadi peningkatan sekitar dua kali selama 15 tahun. PDB perkapita berdasarkan harga berlaku meningkat dari US$618 menjadi US$1.263 atau meningkat dua kali pada periode yang sama. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat dari 32,6 juta liter pada 1990 menjadi 63,9 juta liter tahun 2005 atau meningkat dua kali. Konsumsi gas alam untuk berbagai jenis kebutuhan meningkat dari 1,9 juta MMSCF (Million Standard Cubic Feet) pada 1990 menjadi 2,6 juta MMSCF atau meningkat 1,4 kali pada periode yang sama.

Penyediaan energi primer, konsumsi energi final perkapita, konsumsi BBM dan peningkatan pendapatan perkapita menunjukkan pergerakan yang relatif sama, yaitu meningkat sekitar dua kali dalam waktu 15 tahun.

Perlu di catat bahwa sejak tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang amat parah dengan pertumbuhan ekonomi –14 persen pada 1998. Jika tanpa krisis ekonomi, maka sangat mungkin peningkatan konsumsi energi jauh melampaui kondisi 15 tahun terakhir seperti yang digambarkan di atas.

Jika pola-pola konsumsi energi tidak berubah, maka pada 2020 kebutuhan energi kita besarnya dua kali dari kebutuhan sekarang. Bisa jadi konsumsi energi akan lebih tinggi lagi, jika peningkatan pendapatan perkapita kita lebih dari dua kali besaran sekarang. Apakah persiapan kita untuk menyediakan kebutuhan tersebut sudah memadai?

Bila dibandingkan peningkatan konsumsi energi Indonesia dengan dunia, tampak bahwa peningkatan konsumsi energi Indonesia tumbuh lebih cepat. Menurut perkiraan International Energy Agency (IEA) konsumsi BBM dunia meningkat dari 84 juta barrel per hari pada 2005 menjadi 99 juta barrel per hari pada 2015 dan 116 juta barrel per hari pada 2030 atau tumbuh sekitar 1,5 persen pertahun (Birol, 2007).

Lebih cepatnya pertumbuhan konsumsi energi Indonesia dibandingkan dengan konsumsi energi dunia disebabkan karena, pertama, Indonesia tergolong negara yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Semakin tinggi peningkatan pendapatan perkapita, semakin tinggi konsumsi energi dengan perlipatan yang hampir sama di Indonesia. Kedua, kesadaran tentang kelestarian lingkungan di Indonesia masih relatif rendah. Oleh karena itu, konsumsi energi nyaris tanpa kontrol dari masyarakat sebagai pengguna. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan raya yang bertambah 5,8 kali dalam 15 tahun terakhir. Ketiga, subsidi besar-besaran oleh pemerintah untuk penyediaan energi murah bagi masyarakat dan industri. Meskipun subsidi BBM sudah dipangkas hampir setengahnya sejak Oktober 2005 tetapi dengan kenaikan harga BBM internasional sekarang ini, subsidi BBM hampir mencapai Rp90 triliun. Penyediaan energi murah cenderung menyebabkan pemborosan dalam konsumsi.

Keempat, inovasi teknologi yang bertujuan untuk menghemat pemakaian BBM relatif stagnan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia sebagai Negara penghasil energi dengan subsidi yang besar. Malahan ada kecenderungan bahwa industri-industri kotor (dirty industry) dan boros konsumsi energi dari negara maju mengincar Indonesia sebagai salah satu tempat relokasi.

Meskipun berbagai negara sangat gelisah mempersiapkan keamanan energinya 25 tahun ke depan, sesuai dengan prediksi IEA, Indonesia tampaknya masih sedikit lega. Masih banyak potensi energi yang belum dikembangkan, seperti biofuel, tenaga nuklir, batubara, tenaga panas bumi, tenaga angin, dan tenaga air. Mungkin juga masih tersedia deposit minyak bumi yang belum terdeteksi atau meningkatkan efektivitas lifting minyak dari sumur-sumur tua.

Menurut catatan Bank Indonesia (Neraca Pembayaran Internasional) transaksi bersih (ekspor dikurangi impor) minyak bumi memang mengalami defisit sebesar minus US$5,2 miliar tahun 2007, tetapi transaksi internasional gas bersih masih menghasilkan surplus sebesar US$12 miliar. Secara total transaksi internasional minyak dan gas (Migas) masih menghasilkan surplus sebesar US$6,8 miliar pada 2007. Kenaikan harga energi dunia sekarang ini masih berimbas positip bagi Indonesia, jika lifting minyak bisa ditingkatkan.

Di tengah kenaikan harga energi dunia, sebaiknya kita memperbesar suplai dengan meningkatkan produksi. Perlu investasi besar-besaran di bidang pertambangan migas dan energi alternatif. Baik energi fosil maupun energi yang terbarukan, Indonesia memiliki potensi yang besar. Namun, kebijakan kita cenderung abai pada peningkatan produksi serta lebih memilih penghematan konsumsi.

Realisasi investasi bidang pertambangan relatif kecil di Indonesia. Menurut data BKPM, realisasi investasi asing (PMA) pertambangan hanya 6,9 persen dari total realisasi PMA pada 2007, sementara realisasi PMDN pertambangan hanya 0,6 persen dari total PMDN pada tahun yang sama. Sebaiknya ada langkah-langkah khusus untuk memacu investasi di bidang pertambangan.

Gambaran kredit perbankan bidang pertambangan sedikit lebih menggembirakan. Dari September 2006 s/d September 2007, kredit pertambangan tumbuh 74,2 persen dari Rp9,95 triliun menjadi Rp17,34 triliun. Rata-rata pertumbuhan kredit di semua sektor hanya 21 persen. Kredit energi (listri, gas dan air) tumbuh 41,9 persen dari Rp5,53 triliun menjadi Rp7,83 triliun (Kompas, 19/11/07, hlm. 17).

Jika dijumlahkan antara investasi asing (PMA), investasi dalam negeri (PMDN) dan kredit perbankan bidang pertambangan maka jumlahnya sebanyak Rp28,3 triliun. Besaran ini setara dengan 31,4 persen dari total subsidi energi tahun 2007, yang diperkirakan mendekati Rp90 triliun. Sebaiknya, agar solusi masalah energi lebih mendasar, jangka panjang dan bersifat permanen, investasi bidang energi harus jauh lebih besar daripada subsidi energi.

Dimuat di harian KONTAN 18 Desember 2007

Penyerapan Tenaga Kerja pada Manufaktur

Di dalam berbagai perencanaan pemerintah, selalu disebutkan bahwa pengembangan industri manufaktur ditujukan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dan memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dua tujuan yang saling paradoks. Betapa beratnya beban yang harus diemban oleh sektor industri. Kasian sektor industri dan sekaligus mencerminkan perencanaan yang kurang realistis.

Industri padat karya tidak mungkin mendongkrak pertumbuhan tinggi, karena industri padat karya cenderung berteknologi sederhana dengan produktivitas rendah. Industri yang berproduktivitas tinggi adalah yang berteknologi canggih dan cenderung hemat tenaga kerja. Kepadanyalah diharapkan daya saing.
Menurut penelitian Hal Hill (1990) penyerapan tenaga kerja industri manufaktur (skala besar dan sedang) tahun 1985 hanya 3,0 persen dan 4,3 persen jika termasuk industri kecil. Penelitian penulis menunjukkan bahwa tahun 2003, penyerapan tenaga kerja industri manufaktur hanya 4,5 persen dan menjadi 12,3 persen jika termasuk industri kecil.

Fakta ini mengingatkan bahwa pada tataran kebijakan pengembangan industri manufaktur (skala besar dan sedang) seharusnya lebih fokus pada teknologi, produktivitas dan daya saing. Sedangkan pengembangan industri kecil lebih fokus pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. (Hamsar Lubis)